Jabat Sekretaris BNPP, Zudan Implementasikan UU Wilayah Negara yang Dulu Dirancangnya

Zudan Arif Fakrulloh

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan akan mengimplementasikan Undang-undang Wilayah Negara yang dulu pernah dirancangnya. Hal itu ia ungkapkan setelah melakukan serah terima jabatan (sertijab) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Kantor BNPP, Jakarta, Selasa (21/3/2023). 

"Saya ikut menyusun dan mengetik draf UU dan ke DPR, jadilah Undang-undang tersebut. Betul-betul kehendak Allah saat ini saya dijadikan Sekretaris BNPP yang ke-7, mohon dukungan, mohon kerja sama dan mohon diterima apa adanya dalam mengemban tugas baru," tutur Zudan. 

Peringatan 9 Tahun Undang-undang Desa

Sosialisasi 4 Pilar dengan Peserta Kades, BPD dan Perangkat Desa Terbanyak 

JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama tiga organisasi penggerak pemerintahan desa, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Diikuti ribuan anggota Apdesi, PPDI dan Abpednas, sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diadakan dalam rangka peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa ini, memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) 'Penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Peserta Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa Terbanyak'. 

Pemberian rekor Muri ini melengkapi 4 Rekor Muri sebelumnya yang diterima Bamsoet. Pertama, rekor Muri Penyelenggaraan Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI dengan Peserta Master Terbanyak di Dunia 2019. Kedua, rekor Muri Penyelenggaraan Turnamen Catur dan Sosialisasi 4 Pilar MPR dengan pecatur terbanyak 2020. Ketiga, rekor Muri Katagori Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kepada Komunitas Motor Terbanyak 2020 dan keempat, rekor Muri Penyelenggaraan Kejuaraan Tembak Reaksi Level III Sekaligus Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan Peserta Terbanyak 2020. 

Prabowo - Ganjar Pasangan Ideal, ProGib : Pemimpin Anti Politik Identitas

Deklarasi dukungan untuk Prabowo Subianto - Ganjar Pranowo

TASIKMALAYA, KABARINDONESIA.CO.ID - Sekelompok masyarakat menyampaikan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam Pemilu 2024. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Relawan Prabowo-Ganjar Indonesia Bersatu (ProGib) untuk Indonesia Berkelanjutan itu berpandangan,  bahwa kedua sosok tersebut merupakan pasangan ideal untuk melanjutkan kepemimpinan nasional di negara ini. 

"Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo adalah dua negarawan yang layak untuk memimpin Negara Indonesia pasca kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)," kata Penanggung jawab acara Rembuk Rakyat Priangan Timur untuk Indonesia yang Berkelanjutan, Asep Sumpena kepada wartawan, Jakarta, Minggu, 12 Maret 2023. 

Sinergi Pusat - Daerah untuk Optimalkan Peremajaan Sawit Rakyat

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Teguh Setyabudi, menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam implementasi kebijakan nasional Perkebunan, termasuk di dalamnya peremajaan sawit rakyat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional dengan Tema “Menjaga Resiliensi Perkebunan Indonesia 2023 : Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat Hotel Pullman Podomoro City Jakarta, Senin (27/2/2023). 

Secara nasional, kebijakan terkait peremajaan sawit rakyat telah tertuang di antaranya dalam Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, dan Inpres 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (RAN-KSB). Kebijakan RAN-KSB telah memberikan arah yang jelas untuk penguatan data, koordinasi dan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, tata kelola dan penanganan sengketa perkebunan, dan dukungan percepatan sertifikasi pekebun dan akses pasar. Sinergi kelima komponen tersebut yakni dapat membantu akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat. 

Kemendagri Dorong Kerja sama Regional dalam Mendukung Superhub IKN

Perangkat Daerah Kaltim - Otorita IKN Diharapkan Saling Bekerja Sama 

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Kemendagri mendorong Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023, segera menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah. Hal tersebut diungkap oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Teguh Setyabudi yang diwakili Direktur PEIPD, Iwan Kurniawan saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, Kamis (16/2/2023). 

“Dalam penyusunan RPD tentunya harus memperhatikan isi-isu strategis nasional seperti percepatan penghapusan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, middle income trap, percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan risiko bencana, pasokan energi dan pangan, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024 dan perencanaan pembangunan jangka panjang Tahun 2025-2045,” kata Iwan dalam forum tersebut yang disampaikan secara virtual. 

1 Abad NU, Darma Baktimu untuk Siapa?

BERGELORA 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) sungguh terasa menggema di langit-langit udara di pagi hari yang sejuk dan segar mengelilingi pusat kawasan Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari, 2023. Perkiraan 9 atau 10 jutaan massa NU tumplek blek di pusat kawasan ini, yang datang dari seluruh penjuru tanah air, sehingga membawa berkah khusus bagi roda perekonomian masyarakat Sidoarjo. 

31 Januari 1926 merupakan hari kelahiran NU tepatnya 16 bulan Rajab Tahun 1344 Hijriah di Surabaya, yang genap 100 tahun. NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan luar negeri yang didirikan oleh para tokoh ulama kharismatik maupun pejuang gerakan kemerdekaan RI yang tetap berpegang teguh prinsip akidah Ahlusunnah Waljamaah An Nahdliyah. 

Sebut saja tokoh sentralistik muasis NU yakni KH M Hasyim Asy'ari, KH Bisri Syansuri, KH Wahab Hasbullah, KH Syaichona Kholil, KH As'ad Samsul Arifin serta masih banyak lagi sederet tokoh ulama NU penting lainnya. Momentum 1 Abad NU ini menjadi sebuah spektrum dalam membangun peradaban manusia modern saat ini, sehingga sangat tepat tema yang diusung dalam Harlah 1 Abad NU yakni 'Mendigdayakan NU, Menjemput Abad Kedua menuju Kebangkitan Baru', dengan balutan yang visioner yaitu Merawat Jagad, Membangun Peradaban. 

Ketum Gepak Kuning Serukan Penolakan Politik Identitas

BALIKPAPAN, KABARINDONESIA.CO.ID -  Seruan disampaikan Ketua Umum ormas Gepak Kuning, Suriansyah alias Prof, agar semua pihak bersama-sama merawat dan menjaga persatuan kesatuan bangsa. Prof menegaskan kembali, Bangsa Indonesia yang sangat majemuk, keberagaman baik dari suku, agama, bahasa maupun perbedaan lainnya, kesemuanya itu hendaknya dijadikan potensi sebuah bangsa yang besar, dijadikan kekuatan untuk persatuan dan kesatuan, jangan dimainkan untuk kepentingan politik sesaat yang bisa mengancam keutuhan. 

Dengan suara lantang, Prof menyerukan menolak penggunaan politik identitas, terlebih menjelang pemilihan umum 2024 nanti, di mana tak jarang ada oknum-oknum atau pihak tak bertanggung jawab memainkan politik identitas yang hanya untuk kepentingan sesaat, namun imbasnya bisa sangat fatal.

"Mari kita semua merawat persatuan dan kebhinnekaan. Gepak Kuning dengan tegas menolak politik identitas yang bisa mengancam keutuhan NKRI yang sangat majemuk ini," seru Prof saat dihubungi media ini, Kamis 26 Januari 2023. 

"Imbauan dan seruan ini, kami akan terus sampaikan. Dan nantinya pun melihat perkembangan dan situasi, jika ada oknum-oknum yang memainkan politik identitas, Gepak Kuning pasti turun, melakukan aksi penolakan," urai Prof. 

9 Tahun, Ketua MPR Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Ketua MPR menerima perwakilan para kepala desa Kabupaten Purbalingga - Jateng

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa dari saat ini enam tahun menjadi sembilan tahun. Dukungan tersebut juga sejalan dengan pendapat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang menyatakan masa kerja kepala desa sebaiknya tidak hanya enam tahun, tetapi menjadi sembilan tahun. 

"Perpanjangan masa jabatan tersebut salah satunya agar pembangunan desa lebih efektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik desa akibat Pilkades. Karena berdasarkan kajian Kementerian Desa dan PDTT, dari 6 tahun masa jabatan Kepala Desa, 2 tahun pertama biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik, 2 tahun berikutnya persiapan Pilkades mendatang, sehingga kerja efektif Kepala Desa hanya 2 tahun," ujar Bamsoet usai menerima perwakilan kepala desa dari Kabupaten Purbalingga, di Jakarta, Kamis (1/12/2022).