Ketum Gepak Kuning Serukan Penolakan Politik Identitas

BALIKPAPAN, KABARINDONESIA.CO.ID -  Seruan disampaikan Ketua Umum ormas Gepak Kuning, Suriansyah alias Prof, agar semua pihak bersama-sama merawat dan menjaga persatuan kesatuan bangsa. Prof menegaskan kembali, Bangsa Indonesia yang sangat majemuk, keberagaman baik dari suku, agama, bahasa maupun perbedaan lainnya, kesemuanya itu hendaknya dijadikan potensi sebuah bangsa yang besar, dijadikan kekuatan untuk persatuan dan kesatuan, jangan dimainkan untuk kepentingan politik sesaat yang bisa mengancam keutuhan. 

Dengan suara lantang, Prof menyerukan menolak penggunaan politik identitas, terlebih menjelang pemilihan umum 2024 nanti, di mana tak jarang ada oknum-oknum atau pihak tak bertanggung jawab memainkan politik identitas yang hanya untuk kepentingan sesaat, namun imbasnya bisa sangat fatal.

"Mari kita semua merawat persatuan dan kebhinnekaan. Gepak Kuning dengan tegas menolak politik identitas yang bisa mengancam keutuhan NKRI yang sangat majemuk ini," seru Prof saat dihubungi media ini, Kamis 26 Januari 2023. 

"Imbauan dan seruan ini, kami akan terus sampaikan. Dan nantinya pun melihat perkembangan dan situasi, jika ada oknum-oknum yang memainkan politik identitas, Gepak Kuning pasti turun, melakukan aksi penolakan," urai Prof. 

9 Tahun, Ketua MPR Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Ketua MPR menerima perwakilan para kepala desa Kabupaten Purbalingga - Jateng

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa dari saat ini enam tahun menjadi sembilan tahun. Dukungan tersebut juga sejalan dengan pendapat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang menyatakan masa kerja kepala desa sebaiknya tidak hanya enam tahun, tetapi menjadi sembilan tahun. 

"Perpanjangan masa jabatan tersebut salah satunya agar pembangunan desa lebih efektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik desa akibat Pilkades. Karena berdasarkan kajian Kementerian Desa dan PDTT, dari 6 tahun masa jabatan Kepala Desa, 2 tahun pertama biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik, 2 tahun berikutnya persiapan Pilkades mendatang, sehingga kerja efektif Kepala Desa hanya 2 tahun," ujar Bamsoet usai menerima perwakilan kepala desa dari Kabupaten Purbalingga, di Jakarta, Kamis (1/12/2022). 

Ketua MPR Apresiasi Presiden Jokowi Sukses Gelar KTT G-20 di Bali

Ketua MPR Bambang Soesatyo

SOLO, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sukses menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 (KTT G-20) di Bali, pada 15 - 16 November 2022. Presidensi Indonesia berhasil menghasilkan G-20 Bali Leaders Declaration. Sekaligus concrete deliverable yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G-20 dan undangan. 

"Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, proyek kerja sama yang dihasilkan dalam KTT G-20 ini akan membantu membumikan kerja G-20. Bermanfaat bukan hanya bagi negara anggota G-20, melainkan juga bagi dunia, khususnya bagi negara-negara berkembang," ujar Bamsoet di sela kunjungan kerjanya di Solo untuk menghadiri World Peace Forum, Rabu (16/11/2022). 

Ahli Waris Baharudin Lopa bersama Tim Hukum Temui Menteri ATR/BPN

Soal Tanah Almarhum Baharuddin Lopa di Pontianak yang Dikuasai Pihak Lain

Masyita Baharuddin Lopa dan timnya saat menemui Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Masyitha Baharuddin Lopa merupakan ahli waris almarhum Prof Baharuddin Lopa yang pada Senin 19 Oktober 2022, bersama timnya dari Kalimantan Barat yaitu Yayat Darmawi SE SH MH, Ali Supratono dan Agus,  diterima secara resmi oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di kantor Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia, Jakarta. 

Pertemuan tersebut berdiskusi tentang tindak lanjut tanah almarhum Baharuddin Lopa di Jalan Perdana yang disudah dikuasai pihak lain. Menteri ATR/BPN sangat responsif dan fokus tentang pemberantasan mafia tanah baik korbannya yang bersifat komunal maupun yang bersifat personal. 

Ketua MPR Ajak Ormas Tanamkan Nilai Kebangsaan

JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan data Kementerian Dalam Negeri, hingga Juni 2022 mencatat ada 512.997 ormas di Indonesia. Di satu sisi, banyaknya ormas mengindikasikan bahwa kehidupan berdemokrasi telah berjalan di jalur yang tepat, di mana hak-hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah wadah organisasi, terjamin dan terlindungi. 

"Banyaknya jumlah ormas di Indonesia, salah satunya ditunjukkan oleh keberadaan Korps Indonesia Muda, harus memiliki sinergi positif sebagai sumber daya pembangunan, sehingga memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat. Kehadiran ormas tidak boleh menjadi sarana untuk membangun sekat-sekat yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi 'duri dalam daging' bagi pembangunan," ujar Bamsoet usai menerima DPP Korps Indonesia Muda, di Jakarta, Rabu (12/10/2022). 

Ketua MPR Dampingi Diplomasi Jalan Pagi Airlangga Hartarto - Puan Maharani

 

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menemani Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto jalan pagi bersama Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Puan Maharani. 

Sesuai jalan pagi, Airlangga Hartarto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Sherpa G-20 menyerahkan satu unit mobil listrik, Wuling, berwarna merah dan kuning kepada Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. 

Bertemu Pengurus Walubi, Ketua MPR Terima Aspirasi Hadirkan Kembali Utusan Golongan

Ketua MPR RI menerima aspirasi dari pengurus Perwalian Umat Buddha Indonesia

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima aspirasi dari Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) yang mendukung agar Utusan Golongan bisa kembali hadir dalam keanggotaan MPR RI. Walubi juga menyampakan aspirasi agar konstitusi UUD 1945 dikembalikan ke naskah aslinya. 

Usulan mengenai Utusan Golongan sebelumnya juga pernah diterima MPR RI dari berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti PP Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu. 

Suriansyah : Yang Menolak IKN, akan Berhadapan dengan Ormas Kedaerahan yang Mendukung IKN

Ormas Gepak Kuning bersama ormas kedaerahan lainnya mendukung IKN Nusantara

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID - Pernyataan tegas disampaikan Ketua Umum ormas Gepak Kuning, Suriansyah alias Prof, terkait komitmen dukungan Gepak Kuning untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Sekaligus Prof juga memberikan peringatannya kepada pihak-pihak yang menolak IKN Nusantara. "Warning bagi yang menolak IKN, kami masyarakat Kalimantan Timur terutama Balikpapan sangat mendukung ditetapkannya IKN Nusantara di Kalimantan Timur yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)," seru Prof dalam keterangannya kepada media ini, Kamis (21/4/2022) malam.